Keterangan Foto
Foto 1 :
Ketua DPD RI Irman Gusman
memberikan sambutan dalam Seminar Nasional bertema “Antisipasi Ancaman Ledakan
Penduduk Era Otonomi Daerah dengan Peran Klinik Dalam Pelayanan Kontrasepsi”,
yang juga diadakan bertepatan dengan Hari Kontrasepsi se-Dunia di Gedung BKKBN
Foto 2 :
Ketua DPR RI Irman Gusman (tengah) saat memberikan
keterangan pers dalam rangka peringatan Hari Kontrasepsi se-Dunia bersama
dengan Anggota DPD RI Budi Doku (paling kiri), Ketua Ikatan Dokter Indonesia
Dr. Dr. Priyo Sidipratomo (ketiga dari kiri), Deputi KB Kesehatan Reproduksi
BKKBN, Dr. Yulianto Wicaksono, Spog (kedua dari kanan) dan Direktur Utama PT.
ASKES, I Gede Subawe (paling kanan)
Foto 3 :
Berfoto bersama usai memberikan keterangan pers.
Foto 4 :
Ketua DPD RI Irman Gusman menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional bertema
“Antisipasi Ancaman Ledakan Penduduk Era Otonomi Daerah dengan Peran Klinik
Dalam Pelayanan Kontrasepsi”, yang juga diadakan bertepatan dengan Hari
Kontrasepsi se-Dunia di Gedung BKKBN
SIARAN PERS DPD RI
DPD RI : Ancaman
ledakan penduduk di Indonesia masuki fase serius
Ancaman
ledakan penduduk di Indonesia perlu penanganan serius. Hal ini disampaikan Ketua
DPD RI, Irman Gusman saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional bertema
“Antisipasi Ancaman Ledakan Penduduk Era Otonomi Daerah dengan Peran Klinik
Dalam Pelayanan Kontrasepsi”, yang juga diadakan bertepatan dengan Hari
Kontrasepsi se-Dunia di Gedung BKKBN, Jakarta (25/9).
Irman
mengatakan ledakan penduduk ke depan harus segera diantisipasi agar tidak
memberikan dampak (cost) yang besar bagi masa depan umat manusia. Ancaman
ledakan penduduk tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi
juga menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder,
seperti BKKBN, Kementerian Kesehatan, ASKLIN, pemerintah daerah dan masyarakat.
Lanjutnya, sebagai
negara besar, Indonesia memiliki potensi ledakan penduduk dimana dari jumlah
penduduk saat ini sebesar 237,6 juta jiwa diperkirakan akan meledak menjadi
350,8 juta jiwa pada tahun 2050. Sehingga pada saat itu, diprediksi dari 28
manusia di dunia satu orang tersebut adalah penduduk Indonesia. Namun jika
dikendalikan laju pertumbuhannya, diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun
2050 hanya sebesar 300,7 juta jiwa.
“Laju
pertumbuhan pendudukan yang tidak terkendali antara lain akibat penyebaran
penduduk yang tidak merata, masih rendahnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya program KB dan rendahnya kualitas pendidikan”, ujar Irman.
Irman
menambahkan DPD RI mendukung sepenuhnya upaya pengendalian penduduk melalui
Program Keluarga Berencana. Program KB ini harus didorong, tidak saja untuk
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi yang juga penting adalah
membantu meningkatkan kualitas penduduk Indonesia.
“Hal ini bisa
dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan assessment pada masyarakat secara
terus menerus secara berkeseinambungan dan sistematis agar masyarakat memiliki
kesadaran betapa pentingnya program pengendalian laju pertumbuhan penduduk”,
ujar Irman.
Karena itu,
perlu didorong revitalisasi peran
BKKBN dalam memberikan supervise,
pelatihan dan perencanaan bagi daerah untuk ikut serta secara aktif dalam
mengendalikan penduduk. DPD RI yakin bahwa upaya serius berbasis daerah akan
memberikan terobosan baru dalam upaya pengendalian penduduk melalui Program
Keluarga Berencana.
Menurut Irman,
program KB ini senada dengan salah satu visi DPD RI yakni mendorong kebijakan
nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. Untuk
itu, DPD RI juga serius mendukung peningkatan sumberdaya manusia berbasis
pemberdayaan daerah diantaranya dengan mendorong pendidikan berbasis core
business daerah, pendidikan keterampilan dan pendidikan berbasis kompetensi dan
pembangunan karakter. ***
1.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar