DIREKSI BUMN AGAR BEBERKAN OKNUM DPR YANG MINTA JATAH

Press Release : Sabtu, 27 Oktober 2012

DIREKSI BUMN AGAR BEBERKAN OKNUM DPR YANG MINTA JATAH

JAKARTA -- Sehubungan dengan berbagai komentar anggota DPR yg menyerang Menneg BUMN Dahlan Iskan (DI) yg diduga terkait dengan laporan DI yg menyatakan masih adanya "pemerasan" yg dilakukan oleh oknum DPR kepada BUMN, maka bersama ini, Budi Purnomo Karjodihardjo, Koordinator BUMN Care Community [BUMN Care] menyampaikan pernyataan, sbb :

[1]. Meminta agar Direksi BUMN segera proaktif untuk tidak takut dan ragu-ragu dalam  mengumumkan nama2 oknum DPR yang meminta "jatah" atau melakukan "pemerasan" kepada BUMN tersebut, baik secara halus, bahkan terang2an.  Pengumuman spt ini sangat penting agar polemik tidak berkepanjangan. Direksi BUMN jg harus mengambil inisiatif untuk melaporkan oknum2 DPR tersebut kepada Menneg BUMN Dahlan Iskan.

[2]. Meminta agar anggota DPR-RI untuk benar2 serius  mendukung program BUMN yang bersih dan bebas korupsi. Masih adanya laporan soal "pemerasan" oleh oknum DPR-RI membuktikan tidak adanya niat baik untuk bersama-sama membentuk pemerintahan yg bersih dan berwibawa. Bukan itu saja, oknum DPR tersebut juga tidak amanah dan melawan rakyat.

[3]. Meminta agar pimpinan DPR-RI untuk tidak emosional dan lebih banyak melakukan introspeksi sambil melakukan evaluasi agar anggota DPR-RI menjadi lembaga yg lebih berwibawa dengan menyapu bersih oknum DPR yg kotor dan mendukung upaya DI memerangi koruptor di BUMN maupun di DPR sekaligus.

[4]. Meminta anggota DPR RI Effendy Simbolon untuk bersabar, tidak perlu memanggil paksa Menneg BUMN Dahlan Iskan untuk datang ke DPR-RI. Karena pada panggilan pertama, beliau sedang keliling berbagai kota dengan Presiden SBY, dan panggilan kedua, DI sedang di berbagai tempat yg sdh dijadwalkan jauh2 hari terkait dg kesejahteraan rakyat. Apalagi pak DI sudah menyatakan kesediaannya utk hadir asalkan dg undangan yg formal.

[5]. Terkait dg temuan BPK. Mengenai adanya inefisiensi di PLN sebesar 37,6 triliun ketika DI mjd Dirut PLN, DI sendiri sdh menjelaskan di media, sbb :
- Inefisiensi sejak dulu dipastikan lebih dari 27,6 Triliun bahkan pak DI menyatakan lebih dari 100 Triliun.
- Beliau dihadapkan kepada pilihan, Jakarta mati total karena tdk ada listrik, transaksi perbankan berhenti, rumah sakit berhenti, bahkan pemerintahan bisa berhenti. Pak DI mengambil pilihan Jakarta tdk boleh mati, dg berbagai konsekuensinya.
- Pak DI sendiri sudah menyatakan kesediaannya untuk hadir di DPR-RI, pada waktu yg tepat.

Wassalam,
Budi Purnomo Karjodihardjo,
Koordinator BUMN Care Community (BUMN Care)

-
Joi Surya Dharma

Energy Nusantara
Indonesia's Leading Energy Network

Inquiries:
M: +628111831127
BBM: 28CB7072
E: joi@energynusantara.com
W: www.energynusantara.com
T: @energynusantara
FB: energy nusantara
Skype/ YM: energynusantara
Milist: energynusantara@yahoogroups.com

Golkar Dukung Amandemen Untuk Penguatan DPD

Jakarta,  22 Oktober 2012

            Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menyatakan dukungannya terhadap amandemen UUD 1945 secara komprehensif termasuk di dalamnya yang terkait dengan penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Aburizal setelah ada permintaan oleh anggota DPD RI soal ketegasan sikap Golkar mengenai amandemen, dalam Sidang Dengar Pendapat (SDP) Ketua Umum Partai Golkar dan Kelompok DPD di MPR RI di Ruang GBHN, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (22/10).

Sidang Dengar Pendapat tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua Kelompok DPD di MPR RI Bambang Soeroso dan sejumlah anggota DPD RI. Sementara, Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie didampingi oleh Idrus Irham (Sekjen Partai Golkar), Hajriyanto Tohari dan Rully Chairul Azwar (Ketua DPP Partai Golkar).

Aburizal melanjutkan, dukungan Partai Golkar terhadap amandemen UUD 1945 juga diikuti dengan berbagai kajian dan syarat, yaitu apa yang dikerjakan oleh DPR dan DPD sebaiknya tidak tumpang tindih. ”Kalau tumpang tindih dan melakukan hal yang sama, belum waktunya”, tegas Aburizal Bakrie.

            Syarat yang kedua, amandemen harus dipelajari lebih lanjut dan diwaspadai. ”Jangan amandemennya asal, jangan mengembalikan lagi presiden seumur hidup, jangan sampai ada penumpang gelap dalam amandemen, kalau untuk penguatan DPD, saya setuju”, kata Aburizal.

Posisi DPD Mendorong Pemerataan

Dalam pembukaan sidang tersebut, Irman Gusman mengatakan bahwa perlu ada evaluasi total dalam struktural bangsa. Pertama adalah bidang otonomi daerah, yaitu bagaimana sistem otonomi daerah yang belum diatur di UUD. Kedua, masalah keistimewaan yang menjadi polemik, yaitu adanya perbedaan pandangan bagaimana keistimewaan itu dilihat. ”DPD mendukung penetapan karena itulah keistimewaan, di UUD antara satu ayat di pasal dengan pasal yang lain ada kontradiksi, karena itulah yang harus diperbaiki”, ujar Irman Gusman.

            Selanjutnya Irman mengatakan bahwa yang harus kita bangun adalah semangat sistem presidensial dan juga perbaikan dalam sistem perwakilan.  

            Aburizal Bakrie menjawab tantangan dalam membangun Indonesia agar lebih sejahtera dengan cara menggagas Catur Sukses. Gagasan Catur Sukses meliputi, pertama pertumbuhan ekonomi. Aburizal mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini masih perlu ditingkatkan untuk mendorong tumbuhnya kesejahteraan rakyat secara lebih baik. “Pertumbuhan ekonomi hendaknya tidak hanya dibentuk oleh segelintir orang, melainkan oleh mayoritas masyarakat,” ucap Aburizal.

            Kedua, Pemerataan Pembangunan dan Kesejahteraan. Ical mengatakan pemerataan kesejahteraan rakyat dan pembangunan perlu terus menerus diperjuangkan. “Bila kurang perhatian terhadap aspek pemerataan, maka akan terjadi kecemburuan sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial”, kata Aburizal.

            Ketiga, Stabilitas Sosial dan Keamanan. Hal ini merupakan masalah pokok yang harus ditangani secara baik di era demokratis saat ini. Keempat, Nasionalisme Baru Indonesia.

Selanjutnya Ical mengatakan dalam konteks ke-Indonesiaan saat ini, peran DPD RI sangat penting dan strategis. Posisi DPD sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan pembangunan daerah, terutama mendorong pemerataan. ”Dalam konteks ini, usulan Amandemen Kelima UUD 1945 yang antara lain berisi penguatan fungsi dan kewenangan DPD RI merupakan langkah strategis pada periode saat ini”, tegas Aburizal.

Siaran pers ini dikeluarkan secara resmi oleh

Bidang Pemberitaan dan Media Visual

Sekretariat Jenderal DPD

Penanggungjawab:

Maria Linda W

Irman Gusman: Kewenangan Terbatas DPD RI Masih Dipasung

 

Dengan kewenangan terbatas, ternyata dalam prakteknya para wakil daerah dalam DPD RI masih merasakan bahwa kewenangan terbatas itu pun masih dipasung lagi, sehingga para anggota DPD RI tidak dapat berbuat banyak untuk memperjuangkan aspirasi daerah yang mereka wakili dalam proses legislasi nasional. Hal itu dikatakan Ketua DPD RI Irman Gusman dalam pidato konstitusionalnya pada sidang uji materiel Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 12 tahunl 2011, di  Mahkamah Konstitusi, Selasa (23/10) kemarin.

‘’Betapapun kami, para wakil daerah dalam DPD RI, mencoba arif dengan kewenangan terbatas di atas, ternyata dalam praksisnya, kewenangan terbatas itu pun masih belum dapat dioperasikan secara maksimal. Setidaknya  sesuai dengan idealitas yang dicetuskan oleh para pejuang reformasi, the second founding parents di masa Reformasi 1998,’’ papar Irman dengan penuh semangat.

Menurut Irman, yang kini dianggap sebagai salah satu negarawan muda potensial, kita harus menyaksikan dan mengalami lagi, betapa bagi daerah, setelah sekian lama dinafikan,  diabaikan---bila tidak dapat dikatakan dihina oleh sentralisme kekuasaan di masa lalu—ternyata kini masih tetap dikebiri atau dipasung dalam aktualisasi dan pelaksanaan praktisnya. 

Dalam pidato konstitusional yang diberi judul “Dengarkan Daerah Bicara”, Irman menggambarkan bagaimana sejak mulai bertunasnya republik ini daerah sudah menunjukkan peran dan fungsinya yang sangat penting. Tapi selama ini, bahkan setelah terbentuknya DPD RI delapan tahun silam, peran daerah itu seolah masih dinafikan.

’’Bukan karena takhyul waktu, bila saya harus mengatakan di hari yang sama dengan pertemuan kita hari ini, tepatnya 84 tahun yang lalu, terjadi semacam perjalanan historis (historical journey)  yang dilakukan oleh para pemimpin dari berbagai daerah, di semua sudut negeri, untuk melantangkan bersama Sumpah Pemuda,’’ katanya berapi-api. ’’Sebuah sumpah di mana dasar ideal dari bangsa dan negara diteguhkan, menjadi fundamen dari eksistensi kita kini dan di masa nanti. ‘’

Ditegaskannya, peristiwa bersejarah itu menandai dan membuktikan secara kuat peran dan saham daerah dalam pembentukan bangsa dan republik ini. Kita pun mafhum bersama, peristiwa tersebut bukanlah kebetulan atau baru terjadi pada masa itu. Ia sudah didahului oleh pelbagai kejadian di puluhan daerah di masa ratusan tahun sebelumnya. Yaknik, ketika daerah melakukan perjuangan sampai mati, melawan pemerintahan kolonial.

Ketua DPD RI ini juga menggambarkan bagaimana pentingnya peran daerah bahkan sejak masa penjajahan kolonial ratusan tahun silam. Semua fakta itu mengatakan pada kita secara faktual dan jernih, bahwa daerah-daerah yang diwakili oleh para pemimpinnya di awal abad 20 dan berbagai komunitas lokal macam Jong Celebes, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan sebagainya, adalah aktor-aktor sejati dari terbentuknya republik ini. Para pemimpin daerah tersebut adalah the founding fathers dari bangsa yang kemudian bernama Indonesia ini. Tidak mengherankan bila M. Yamin, salah satu dari guru-bangsa  kita, menyatakan dengan tegas dalam perbincangan awal penyusunan konstitusi kita bahwa, “…Indonesia hanya dapat disusun dengan didasarkan atas negara kesatuan dengan mewujudkan syarat-syarat (yang) mementingkan kepentingan daerah”.

Dipaparkan Irman, masih segar dalam ingatan kita, ketika Yogyakarta sebagai ibukota negara dikuasai Belanda dan dwi Tunggal Soekarno-Hatta ditangkap, Mr. Sjafroedin Prawiranegara tampil saling bahu membahu dengan para pemimpin daerah, menegakkan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat.

‘’Sekali lagi, ini membuktikan betapa penting peranan daerah bagi kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia,’’ katanya.

Karena itu, Irman menggugat mengapa peran dan fungsi DPD RI sebagai representasi sah daerah hanya diposisikan sebagai pelengkap saja. Dia mengingatkan bahwa pasungan yang dirasakan lembaga yang dipimpinnya itu sudah berlangsung lama dan sampai sekarang masih saja ada pihak yang berusaha untuk tetap memasungnya.

Menurut dia, situasi tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak mula diundangkannya UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, dua produk regulatif yang telah ditetapkan bahkan sebelum anggota DPD hasil pemilu pertama (2004) dilantik.

‘’Kedua undang-undang tersebut karenanya bukanlah merupakan aspirasi sejati dari para wakil daerah dan akibatnya banyak hal yang luput dari kondisi konstitusional yang seharusnya terjadi,’’ paparnya.  

Pertamina Motor Club Bakti Sosial di Dieng Kulon dan Wonosobo

Ketua Umum Pertamina Motor Club bersama rombongan, mengadakan kegiatan sosial dengan menyerahkan bantuan alat-lat sekolah dan uang tunai di Desa Dieng Kulon dan Karangsari, Bondowoso

Ketum PMC turun langsung untuk persiapan dan pengkutan dengan truk dari hotel ke lokasi bantuan

Masyarakat desa Dieng  mendengarkan sambutan Kepala Desa dan Ketum PMC dan dilanjutkan penerimaan bantuan Sosial dari Pertamina Motor Club

•  

Anak-anak penerima bantuan dari Pertamina Motor Club didampingi relawan PMC

JAKARTA-SENATORINDONESIA.  Kegiatan Pertamina Motor Club (PMC)  pada  touring Jakarta-Dieng - Bondowoso berlangsung sejak  tanggal 19 -20 Oktober 2012. Touring PMC mempunyai agenda utama yakni Bakti Sosial membantu anak-anak sekolah dan masyarakat miskin yang kurang mampu. Dengan memberikan bantuan berupa peralatan sekolah, tas sekolah dan uang tunai.

Menurut panitia Bakti Sosial PMC, total bantuan yang disalurkan dari Pertamina adalah sebesar Rp.80.900.000. Diserahkan langsung  kepada yang berhak  di dua desa untuk dua Sekolah Dasar.

Pada sambutannya Ketua Umum  PMC, Trisno mengharapkan kepada para penerima bantuan, agar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. "Uangnya jangan dimakan, nggak enak. Digunakan untuk sekolah atau ditabung ya?" Anak-anak pun tampak senyum gembira serta  bersemanagat dengan kunjungan sosial dari Tim Pertamina Motor Club.

Usai menyerahkan bantuan di Desa Dieng Kulon yag dihadiri para perangkat desa, kepala sekolah guru dan masyarakat. Rombongan melanjutkan perjalanan dan  menyerahkan bantuani sosial di desa Karangsari, Bondowoso, Jawa Tengah.

Pertamina Motor Club selama ini aktif mengadakan kegiatan sosial di Jawa dan Sumatera. Pada kegiatan mendatang PMC akan mengadakan tour dan bakti sosial di Batu, Malang, Jawa Timur.

LINK TERKAIT: 

1. VIDEO 1: Ketua Umum PMC dan Rombongan: http://youtu.be/KGl8aNUbgVI

2. VIDEO 2: Baksos Pertamina Motor Club di Dieng dan Bondowoso


3. ALBUM: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.4804217103669.287283.1243375435&type=1

4. STATUS FACEBOOK: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4790754487112&set=a.1143322863601.111837.1243375435&type=1&theater  

________________________________________________________________________________________________________

GROUP MEDIA LIPUTAN SATU - www.satumeter.com  dikelola oleh para relawan Yayasan Promo Sijori; https://www.facebook.com/notes/yayasanpromosijori/tak-kenal-maka-tak-sayang-mari-kita-dukung-sosialisasi-satu-meter-untuk-roda-dua/147508898674420.

Press Conference di Bali

                                                                                                                         Denpasar,  01 Oktober 2012

Hal          :Undangan Press Conference

Kepada Yth: Teman-teman Media di     Tempat

                                                            

 

Dengan hormat,

 

Menindaklanjuti putusan sewenang-wenang dari Mahkamah Agung dalam kasus Anand Krishna, dan untuk memberikan dukungan moral penolakan terhadap eksekusi yang akan dialaminya, dimana Anand Krishna sudah bertekad bulat untuk bertahan sampai titik darah penghabisan seperti dilangsir sejumlah media online diantaranya;

http://news.okezone.com/read/2012/09/24/340/694240/tolak-eksekusi-ma-anand-krishna-siap-mati

http://www.tribunnews.com/2012/09/24/anand-khrisna-silakan-kalian-tahan-dan-bawa-mayat-saya

http://www.beritabali.com/index.php/page/berita/dps/detail/24/09/2012/Anand-Krishna-Silakan-Kalian-Membawa-Mayat-Saya.

Komunitas Pecinta Anand Ashram, Organisasi Internasional HUMANITAD www.humanitad.org  dan Organisasi Internasional NATURAL WORLD ORGANIZATION www.nwo-igo.org menaruh perhatian besar akan hal ini dan akan mengadakan press conference bersama pada:

 

Hari/Tanggal   : Selasa, 02 Oktober 2012

Waktu             : 09.00 WITA  s/d  Selesai.

Tempat            : Warung Bendega Renon-Denpasar

 

Dalam Press Conference ini akan dihadiri langsung oleh:

-          Mr.Lewis Montague/Secretary General NWO

-          Mr. Sacha Stone/Director General NWO, Pendiri & President Organisasi Internasional HUMANITAD

-          Sir John Walsh/ Pengacara konstitusional internasional, Hak Asasi Manusia dan isu-isu konstitusional selama lebih dari 30 tahun di Inggris.

-          Keluarga Anand Krishna dan Para Pengacaranya

-          Komunitas Pencinta Anand Ashram

 

Kami mengundang teman-teman media untuk hadir dan meliput press conference tersebut.

Kehadiran teman-teman media sangat kami harapkan dan atas segala perhatian serta kehadirannya, kami haturkan terima kasih.

 

 

Hormat kami,

 

 

Ttd.

Hadi Susanto

Komunitas Pencinta Anand Ashram

08112727369